
ANI |
Diperbarui: 15 Des 2022 01:27 IST
New York [US]15 Desember (ANI): Iran digulingkan dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Perempuan pada Rabu malam setelah protes Mahsa Amini.
Dalam pemungutan suara 29-8, sekitar 16 negara, termasuk India abstain dalam pemungutan suara. Delapan negara yang memberikan suara menentang adalah Nikaragua, Nigeria, Oman, Bolivia, China, Kazakhstan, Rusia, dan Zimbabwe.
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mengadopsi resolusi untuk “menghapus dengan segera Republik Islam Iran dari Komisi Status Perempuan untuk sisa masa jabatan 2022-2026.”
Keputusan itu diambil ketika warga Iran terus melakukan protes di seluruh negeri selama 12 minggu, The Jerusalem Post melaporkan. Protes dipicu setelah kematian Mahsa Amini pada bulan September.
Duta Besar Inggris Barbara Woodward mengatakan kematian Mahsa Amini adalah pengingat yang mengejutkan tentang penindasan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan di Iran.
“Sejak kematiannya, pesan rakyat Iran sudah jelas: mereka tidak akan lagi mentolerir kekerasan dan penindasan di tangan pemerintah mereka sendiri,” kata Woodward dalam pernyataannya kepada ECOSOC yang beranggotakan 54 orang. “Rakyat Iran menuntut agar hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati, begitu juga kami,” tambahnya.
Penasihat Keamanan Nasional AS (NSA) Jake Sullivan mengatakan pemungutan suara hari ini adalah tanda lain dari tumbuhnya konsensus internasional tentang Iran dan tuntutan untuk akuntabilitas.
“Amerika Serikat bekerja dengan sekutu dan mitra kami di seluruh dunia untuk meminta pertanggungjawaban Iran atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap rakyatnya sendiri, terutama pengunjuk rasa damai, perempuan dan anak perempuan, dan kekerasan yang dimungkinkannya terhadap rakyat Ukraina, serta sebagai tindakan destabilisasi di seluruh kawasan Timur Tengah,” tambahnya.
Perwakilan Tetap Republik Ceko untuk PBB Jakub Kulhanek menyerukan kepada otoritas Iran untuk berhenti menggunakan penahanan sewenang-wenang untuk membungkam suara-suara kritis dan membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil.
“Keputusan luar biasa hari ini dibenarkan oleh keseriusan situasi hak asasi manusia dan tidak mengubah sikap kami terhadap multilateralisme,” kata duta besar Kulhanek dalam sebuah pernyataan atas nama Uni Eropa.
Komisi Status Perempuan (CSW) adalah badan antarpemerintah global utama yang didedikasikan khusus untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. (ANI)